Pendaftaran Bintara Polri 2022 - 2023 (Bintara BTU, Bintara Brimob, Bintara Kompetensi Khusus)

penerimaan.polri.go.id 2022 -- Pendaftaran Bintara Polisi / Polri, Bintara Brimob, Bintara Polisi Tugas Umum, Bintara Kompetensi Khusus Logistik, Bintara Kompetensi Khusus Labfor, Bintara Kompetensi Khusus Musik, Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan, Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi (TI), dan Bintara Kompetensi Khusus Polair, Secaba Bintara Polisi / Polri, Pendaftaran Brigadir Polisi (Pria dan Wanita), Pendaftaran Bintara Polri / Polwan, Syarat Pendaftaran Bintara Polisi (Pria dan Wanita), Registrasi Calon Siswa Bintara, Rekrutmen Calon Anggota Bintara Polisi, Informasi Pembukaan Penerimaan Anggota Polri. 2024. 2025.

Pada kesempatan ini admin akan memberikan informasi tentang Pendaftaran Bintara Polri 2022 - 2023 (Bintara BTU, Bintara Brimob, Bintara Kompetensi Khusus). Dengan adanya informasi ini, diharapkan dapat menjadi panduan bagi anda dalam melakukan proses pendaftaran sebagai calon siswa Bintara Polisi. Mari simak informasi selengkapnya.

http://www.pendaftaranonline.web.id/

Polri kembali melakukan penerimaan anggota baru untuk dididik menjadi tenaga profesional di bidang Kepolisian yang nantinya dapat menjalankan tugas-tugas Kepolisian dengan baik sesuai aturan.

Peneriman Anggota Polri terdiri dari beberapa macam seleksi yaitu seleksi SIPSS, Tamtama Polri, Akpol, Bintara Polisi, dan Bintara Khusus Penyidik Pembantu. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu Bintara Polisi.

Suatu kabar gembira bagi anda yang memiliki cita-cita untuk menjadi angota Polri khususnya Bintara Polisi karena pada tahun ini Polri kembali melakukan penerimaan anggota baru untuk Bintara Polisi.

Penerimaan Bintara Polisi diperuntukkan bagi pria dan wanita. Jadi bukan hanya pria saja yang boleh mendaftar, wanita pun boleh mendaftarkan diri.

Bagi anda yang ingin melakukan pendaftaran, maka terlebih dahulu harus dapat memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai calon anggota Bintara Polisi (Pria dan Wanita) seperti berikut ini.

A. Persyaratan Pendaftaran

1. Persyaratan Umum :
  1. warga negara Indonesia;
  2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. pendidikan paling rendah SMU / sederajat;
  5. berumur paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);
  6. sehat jasmani dan rohani;
  7. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat);
  8. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

                2. Persyaratan Khusus :
                1. pria / wanita, bukan anggota / mantan Polri / TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri / TNI
                2. lulusan:
                  • SMA / sederajat:
                    • bagi lulusan sebelum tahun 2018 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi dua) minimal 65,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alphabet (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59);
                    • bagi lulusan tahun 2018 dan 2019 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata rapor
                    • ditambah nilai rata-rata USBN dibagi dua) minimal 65,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alphabet;
                    • bagi lulusan tahun 2020 dan 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah dengan akumulasi minimal 65,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alphabet;
                    • tahun 2022 akan ditentukan kemudian.
                  • lulusan D-I s.d. D-IV/S-I dengan IPK minimal 3,00 dan terakreditas
                3. bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2022) melampirkan nilai rata-rata rapor semester V kelas XII minimal 70,00 atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alphabet dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai pada poin 2;
                4. bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud RI;
                5. ketentuan tentang Ujian Nasional Perbaikan:
                  • bagi lulusan tahun 2016 s.d. 2019 yang mengikuti Ujian Nasional perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan nilai ratarata memenuhi persyaratan;
                  • calon peserta yang mengulang di kelas XII baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2022
                6. usia calon Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022:
                  • lulusan SMA / sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
                  • lulusan D-I s.d. D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 23 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
                  • lulusan D-IV/S-I usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 27 tahun pada saat pembukaan pendidikan
                7. belum pernah menikah secara hukum positif / agama / adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, apabila peserta didik diketahui pernah menikah secara hukum positif / agama / adat maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi di Polda tersebut;
                8. tidak bertato dan tidak ditindik atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama / adat dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus / Panda;
                9. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ikatidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum;
                10. membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
                11. membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
                12. membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan calon peserta tidak masuk sebagaimana diatur pada angka 10 dan 11;
                13. berdomisili paling sedikit 2 tahun pada saat buka pendidikan di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, kecuali calon peserta Bintara Kompetensi Khusus tidak berlaku ketentuan domisili, apabila terbukti melakukan duplikasi / pemalsuan / rekayasa akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
                14. bagi calon / peserta seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022, yang berusaha menggunakan sponsor / koneksi / katebelece dengan cara menghubungi lewat telepon / surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia / pejabat yang berwenang melalui orang tua / wali / keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi;
                15. bagi calon Bintara yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan
                16. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai / karyawan:
                  • mendapat persetujuan / rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
                  • bersedia diberhentikan dari status pegawai / karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri.
                17. pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres / Pabanrim atau Subpanda sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
                18. peserta lulusan SMK dengan jurusan yang sudah ada pada jalur Bakomsus diwajibkan mendaftar sesuai jalur seleksi Bakomsus tersebut (contoh lulusan SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan wajib mendaftar di jalur Bakomsus TI).

                3. Persyaratan Lainnya :

                # Persyaratan Lainnya untuk Bintara Polisi Tugas Umum (Bintara PTU)
                1. Berijazah:
                  • lulusan SMA/MA (bukan lulusan Paket A,B dan C);
                  • lulusan SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana, tata kecantikan dan jurusan yang sudah ditentukan untuk jalur Bakomsus, khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur tersendiri dalam pengumuman ini;
                  • lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF / setingkat SMA);
                  • lulusan D-I s.d. D-IV/S-I dengan IPK minimal 3,00 dan Prodi terakreditasi.
                2. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
                  • umum: Pria: 165 cm; dan Wanita: 160 cm
                  • Wilayah Perbatasan (Wiltas) / Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) / Pulau-Pulau Terpencil (PPT): Pria: 163 cm; dan Wanita: 158 cm
                  • khusus Ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
                    • Daerah Pesisir: Pria: 163 cm; dan Wanita: 158 cm.
                    • Daerah Pegunungan: Pria: 160 cm; dan Wanita: 155 cm.
                3. pendaftaran dan seleksi diselenggarakan di masing-masing Polda sesuai domisili;

                # Persyaratan Lainnya untuk Bintara Brimob
                1. Berijazah:
                  • lulusan SMA / MA (bukan lulusan Paket A,B dan C);
                  • lulusan SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana, tata kecantikan dan jurusan yang sudah ditentukan untuk jalur Bakomsus, khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur tersendiri dalam pengumuman ini;
                  • lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM / setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF / setingkat SMA);
                  • lulusan D-I s.d. D-IV/S-I dengan IPK minimal 3,00 dan Prodi terakreditasi;
                2. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
                  • umum: Pria: 165 cm; dan Wanita: 160 cm;
                  • Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) / Pulau-Pulau Terpencil (PPT): Pria: 163 cm; dan Wanita: 158 cm;
                  • khusus Ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
                    • Daerah Pesisir : Pria: 163 cm; dan Wanita: 158 cm;
                    • Daerah Pegunungan: Pria: 160 cm; dan Wanita: 155 cm;
                3. pendaftaran dan seleksi diselenggarakan di masing-masing Polda sesuai domisili;

                # Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Polair
                1. berijazah:
                  • SMK Pelayaran / Perkapalan;
                  • Minimal D-III Nautika dan Teknika dengan IPK minimal 3,00 dan Prodi terakreditasi (wajib memiliki ijazah Ahli Nautika dan Teknika Tk. III dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia);
                  • Minimal D-III Teknik Perkapalan (Desain dan Rancang Bangun Kapal) IPK minimal 3,00 dan Prodi terakreditasi;
                2. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
                  • umum: Pria: 165 cm; dan Wanita: 160 cm;
                  • Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) / Pulau-Pulau Terpencil (PPT): Pria: 163 cm; dan Wanita: 158 cm;
                  • khusus Ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
                    • Daerah Pesisir : Pria: 163 cm; dan Wanita: 158 cm;
                    • Daerah Pegunungan: Pria: 160 cm; dan Wanita: 155 cm
                3. pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus (melalui video conference) dan atau Panda dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten;

                # Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan :
                1. berijazah minimal D-III dengan IPK minimal 3,00 dan Prodi terakreditasi:
                  • Keperawatan;
                  • Perawat Gigi;
                  • Kebidanan;
                  • Anastesi;
                  • Gizi;
                  • Fisioterapi;
                  • Teknik Gigi;
                  • Elektromedik;
                  • Kesehatan Lingkungan;
                  • Radiologi;
                  • Analis Kesehatan;
                  • Farmasi;
                2. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku) untuk Pria 159 cm dan wanita 155 cm;
                3. pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus (melalui video conference) dan atau Panda dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten

                # Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Labfor :
                1. Berijazah minimal SMK jurusan:
                  • Kimia / Analis Kimia;
                  • Teknik Listrik / Instalasi Tenaga Listrik;
                  • Teknik Konstruksi Bangunan.
                2. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku) untuk Pria 163 cm, khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) 160 cm, untuk wanita 160 cm, khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) 158 cm;
                3. pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus (melalui video conference) dan atau Panda dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten;

                # Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Logistik :
                1. Berijazah minimal SMK jurusan:
                  • Teknologi Konstruksi dan Properti;
                  • Mesin;
                  • Teknologi Tekstil;
                  • Teknik Otomotif;
                  • Kompetensi Keahlian Manajemen Logistik;
                  • Ekonomi dengan jurusan Akuntansi;
                  • Teknik Informatika Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak.
                2. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku) untuk Pria 163 cm, khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) 160 cm, untuk wanita 160 cm, khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) 158 cm;
                3. pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus (melalui video conference) dan atau Panda dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten;

                # Persyaratan Lainnya Bintara Kompetensi Khusus Musik :
                1. berijazah SMK jurusan Seni Musik atau Sekolah Menengah Musik dengan menguasai (bukan menguasai karena hobi) minimal 1 (satu) instrumen musik sebagai berikut:
                  • Flute, Oboe, Clarinet, Sax Alto, Sax Tenor, Trumpet, Trombone, Tuba, Bason/Fagot, Percusi, Keyboard, Electric Bas, Electric Guitar, Violin, Drum Set, Celo.
                2. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku) untuk Pria 163 cm, khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) 160 cm, untuk wanita 160 cm, khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) 158 cm;
                3. pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus (melalui video conference) dan atau Panda dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten

                # Persyaratan Lainnya Bintara Kompetensi Khusus TI :
                1. Berijazah SMK / MAK jurusan:
                  • Teknik Komputer Jaringan;
                  • Multimedia;
                  • Teknik Komputer dan Informatika;
                  • Telekomunikasi;
                  • Rekayasa Piranti Lunak;
                  • Teknik Elektro.
                2. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku) untuk Pria 163 cm, khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) 160 cm, untuk wanita 160 cm, khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) 158 cm;
                3. pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing Polda dan untuk uji kompetensi diselenggarakan oleh Panpus (melalui video conference) dan atau Panda dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten


                Mengikuti dan lulus pemeriksaan / pengujian:

                Bintara PTU dan Brimob dengan sistem gugur dan / atau rangking meliputi:
                1. pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS / TMS);
                2. pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS / TMS);
                3. tes Psikologi tahap I menggunakan sistem CAT dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS / TMS);
                4. tes akademik penilaian secara kuantitatif dengan materi sebagai berikut:
                  • Pengetahuan Umum (P.U) (termasuk Undang-Undang Kepolisian);
                  • Wawasan Kebangsaan (WK), meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara dan Kewarganegaraan;
                  • Bahasa Inggris (B.ING);
                  • Matematika (MTK)
                5. uji kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B dan C) dengan penilaian secara
                6. kuantitatif dan kualitatif (MS / TMS) serta pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS / TMS);
                7. sidang menuju Rikkes II secara kuantitatif dan kualitatif (lulus terpilih / tidak terpilih);
                8. pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa) dengan penilaian secara kualitatif (MS / TMS);
                9. tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS / TMS);
                10. pendalaman PMK dengan penilaian secara kualitatif (MS / TMS);
                11. pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS / TMS);
                12. Supervisi Panpus (rekomendasi sistem penilaian kualitatif (MS / TMS));
                13. sidang terbuka penetapan kelulusan akhir secara kuantitatif dan kualitatif (lulus terpilih / tidak terpilih).

                Bintara Kompetensi khusus dengan sistem sistem gugur dan/atau rangking meliputi:
                1. pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                2. tes Kompetensi Keahlian (TKK) dengan penilaian secara kuantitatif, meliputi:
                  • pengetahuan;
                  • keterampilan;
                  • perilaku.
                3. pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
                4. tes Psikologi tahap I menggunakan sistem CAT dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS / TMS);
                5. uji kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B dan C) dengan penilaian secara kuantitatif dan pemeriksaan antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS / TMS);
                6. pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif (MS / TMS);
                7. pemeriksaan dan tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian kualitatif (MS / TMS);
                8. pendalaman PMK dengan penilaian kualitatif (MS / TMS);
                9. pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS / TMS);
                10. Supervisi Panpus (rekomendasi sistem penilaian kualitatif (MS / TMS));
                11. sidang terbuka penetapan kelulusan akhir secara kuantitatif dan kualitatif (lulus terpilih / tidak terpilih).

                Info Penting :
                Silahkan download file berkas pendaftaran dengan klik tombol Download Berkas pada halaman pendaftaran.

                Itulah persyaratan pendaftaran, urutan kegiatan, dan materi uji untuk calon Bintara Polisi. Untuk bisa lulus seleksi, maka anda harus bisa melewati setiap tahap seleksi yang diberikan karena jika anda gagal satu kalipun pada tahap seleksi tertentu, maka anda akan dinyatakan gugur.

                Maka dari itu, persiapkan diri anda sebaik mungkin dengan cara berlatih fisik dan mempelajari materi yang akan diujian serta kuatkan mental anda.

                Setelah anda dapat memenuhi persyaratan serta ketentuan di atas, maka selanjutnya anda dapat melakukan pendaftaran dengan alur seperti berikut ini.

                B. Alur Pendaftaran Bintara Polri
                1. Buka alamat penerimaan.polri.go.id
                2. Pilih jenis seleksi "Bintara yang diminati" lalu klik "daftar"
                3. Kemudian anda diminta untuk mengisi form registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam website
                4. Setelah berhasil mengisi form registrasi online selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar) serta upload berkas pendaftaran yang disediakan;
                5. Gunakan username dan password untuk login ke penerimaan.polri.go.id untuk melengkap data-data pendaftaran.
                6. Pendaftar akan mendapat cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres;

                C. Tata Cara Verifikasi Pendaftaran

                Tata cara verifikasi di Polres / Polda setempat:
                1. verifikasi dilaksanakan secara offline;
                2. verifikasi offline setiap harinya dilaksanakan jam 08.00 s.d. 16.00 WIB;
                3. pendaftar harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa dan menyerahkan hasil
                4. cetak form registrasi online serta berkas administrasi;
                5. pendaftar melakukan perekaman wajah (face recognition) yang dibantu oleh operator;
                6. pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2 (dua):
                  1. asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi;
                  2. asli Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk Kartu keluarga (KK) yang sudah ada Barcodenya tidak perlu dilegalisir;
                  3. asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk akte kelahiran yang sudah ada Barcodenya tidak perlu dilegalisir;
                  4. asli ijazah: SD, SMP, SMA / MA / SMK / sederajat, bagi yang ijazahnya sudah menggunakan barcode tidak perlu dilegalisir dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh Sekolah / Perguruan Tinggi yang menerbitkan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres setempat dan fotokopi yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan;
                  5. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna kuning sebanyak 10 lembar;
                  6. surat persetujuan orang tua/wali (formdapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
                  7. surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan (contoh form dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
                  8. surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif atau hukum agama atau hukum adat (form dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
                  9. daftar riwayat hidup (hasil cetak form registrasi pada saat pendaftaraan online) dan fotokopi;
                  10. surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri (form dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
                  11. surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain (form dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
                  12. surat pernyataan orang tua/wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya (form dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
                  13. surat penyataan peserta dan ortu/wali untuk tidak melakukan KKN dan gunakan sponsorship atau ketebelece (form dapat diunduh di website: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
                  14. surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang
                  15. bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
                  16. surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum.
                7. pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera;
                8. bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran (poin 7 huruf e) dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah (verifikasi offline) yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi;
                9. dalam rangka mewujudkan prinsip penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH), panitia penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 pada tahapan seleksi melibatkan pengawas internal (Itwasum Polri/Itwasda, Divpropam Polri/Bidpropam Polda dan pengawas eksternal (LSM/Ormas) untuk menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat dan terus-menerus sebagai bentuk pelaksanaan prinsip BETAH dan menginformasikan bila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan seleksi kepada ketua panitia daerah;
                10. melibatkan outsourcing yang profesional dibidangnya (IDI setempat, Diknas setempat, Kanwil Kemenag setempat, Disdukcapil setempat, HIMPSI setempat, dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan);
                11. pimpinan Polri akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku kepada siapapun yang melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2022;
                12. proses penerimaan mempedomani protokol kesehatan covid-19 untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, semua peserta yang mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 di tingkat daerah diwajibkan membawa hasil rapid test antigen Covid-19 dengan hasil negatif dan menunjukkan bukti vaksin Covid-19 minimal dosis kedua pada setiap tahapan seleksi, apabila tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
                13. apabila terdapat Casis yang akan melaksanakan Diktuk Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 pada saat berangkat ke tempat pendidikan dengan hasil rapid test Antigen/PCR positif maka akan dilakukan isolasi mandiri sampai dinyatakan negatif Covid-19 kemudian mengikuti pendidikan sesuai protokol kesehatan
                14. Perlu diketahui bahwa biaya seleksi Bintara Polri ini gratis karena telah ditanggung oleh pemerintah. Untuk itu berhati-hatilah terhadap oknum yang meminta bayaran. Jika ada oknum yang demikian, silahkan laporkan kepada panitia.

                D. Jadwal Pelaksanaan dan Seleksi
                Penting!!!
                • Untuk informasi lain yang belum dimuat disini maka dapat anda lihat langsung di website resmi Penerimaan Polri.
                • Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi Penerimaan Polri pada alamat penerimaan.polri.go.id

                Selanjutnya Baca :

                Baca Juga Artikel Terkait :

                Demikianlah informasi tentang Pendaftaran Bintara Polri (Bintara BTU, Bintara Brimob, Bintara Kompetensi Khusus) yang dapat admin sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat memberikan pencerahan untuk anda semua.

                Admin disini urut mendoakan yang terbaik untuk kelulusan anda. Jangan lupa untuk terus berjuang hingga berhasil. Cukup sekian info dari admin dan semoga berhasil.

                Mari bantu bagikan informasi ini kepada teman atau kerabat anda yang membutuhkan atau ajak teman anda secara langsung untuk membaca disini. Thanks and good luck.