Persyaratan Pendaftaran Polri 2024-2025 (Akpol, Bintara, Tamtama)

penerimaan.polri.go.id 2024 -- Persyaratan Pendaftaran Polri, Syarat Lengkap Pendaftaran Polri / Polisi / Polwan, Persyaratan Pendaftaran Akpol / Brigadir / Bintara Polri / Bintara Kimia / Bintara Penerbangan / Bintara Pelayaran, Tamtama / SIPSS Polri, Persyaratan Tes Polisi, Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota Polri, Persyaratan Penerimaan Seleksi Anggota Polri. 2026. 2027.

Pada kesempatan ini admin akan memberikan informasi tentang Persyaratan Pendaftaran Polri 2024-2025. Dengan adanya informasi ini, semoga bisa menjadi panduan dalam melakukan proses pendaftaran sebagai calon anggota Polri. Mari simak informasinya.

Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang umum, menegakkan hukum dan keamanan dalam negeri, serta tugas-tugas lainnya.

Bagi anda yang berminat untuk menjadi calon anggota Polri, maka anda dapat melakukan pendaftaran, kemudian mengikuti proses / tahapan seleksi, lalu melihat pengumuman kelulusan.

Pada saat akan melakukan pendaftaran, maka terlebih dahulu harus dapat memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan oleh Panitia seleksi.

Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa macam jenis seleksi calon anggota Polri, yaitu Bintara, Tamtama, dan Akpol. Sebenarnya ada satu lagi yaitu SIPSS, namun karena seleksinya dilakukan pada waktu yang berbeda, maka admin memberikan informasinya pada artikel yang berbeda pula. Baca : Pendaftaran SIPSS Polri

Admin disini akan memberikan informasi persyaratan pendaftaran untuk setiap jenis seleksi calon anggota Polri ; Bintara, Tamtama, dan Akpol, baik untuk persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan lainnya. Mari simak informasinya.

I. Persyaratan Pendaftaran Taruna AKPOL

A. Persyaratan Umum :

warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan);
berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
tidak pemah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK);
berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

B. Persyaratan Khusus :

pria / wanita, bukan anggota/mantan Polri / TNI dan PNS atau pemah mengikuti pendidikan Polri / TNI;
berijazah serendah-rendahnya SMA/MA/Sederajat (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C). Untuk lulusan SMA/MA jurusan IPA/IPS yang dibuktikan dengan ijazah dari Kemendikbudristek dan lulusan PDF/SPM yang dibuktikan dengan ijazah dari Kemenag dengan ketentuan sebagai berikut:

nilai kelulusan rata-rata:

lulusan tahun 2019 dengan nilai rata-rata UN minimal 70;
lulusan tahun 2020 - 2021 dengan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B bagi yang menggunakan alphabet (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59);
lulusan tahun 2022 - 2023 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 75,00 atau B;
lulusan tahun 2024 akan ditentukan kemudian

nilai kelulusan rata-rata khusus Papua dan Papua Barat untuk:

lulusan tahun 2019 dengan nilai rata-rata UN minimal 60;
lulusan tahun 2020 - 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C bagi yang menggunakan alphabet;
lulusan tahun 2022 - 2023 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B;
lulusan tahun 2024 akan ditentukan kemudian

bagi lulusan tahun 2024 (yang masih kelas XII) pada saat mendaftar dengan nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 80,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, khusus untuk Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet.
bagi peserta yang berumur 16 sampai dengan 17 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

bagi lulusan tahun 2024 (yang masih kelas XII) pada saat mendaftar dengan nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500;
bagi lulusan tahun 2023 atau sebelumnya menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, serta melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500.

bagi lulusan tahun 2016 - 2019 yang mengikuti Ujian Nasional perbaikan, dan peserta yang mengulang di kelas XII, baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda, tidak dapat mendaftar pada penerimaan Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2024;
bagi pendaftar dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) pada pondok pesantren memiliki nilai kelulusan rata-rata hasil imtihan wathioni (Ujian Standar Nasional) atau ujian akhir muadalah, dengan nilai akhir kelulusan rata-rata minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet.

berumur minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

pria : 165 (seratus enam puluh lima) cm;
wanita : 163 (seratus enam puluh tiga) cm.

belum pemah menikah secara hukum positif / agama / adat, belum pernah hamil / melahirkan, belum pemah memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;
tidak bertato dan tidak memiliki tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama / adat;
bagi peserta calon Taruna/i Akpol yang telah gagal/TMS dalam proses tes karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak dapat mendaftar kembali;
mantan Taruna/i atau Siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar;
dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus / Panda;
tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal lka;
membuat surat pernyataan bermaterai, untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum
membuat surat pernyataan bermaterai, untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum;
membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua / wali;
bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud;
bagi calon Taruna/i Akpol Tahun Anggaran 2024 yang berusaha menggunakan sponsor / koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia / pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi;
bagi peserta dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas XII, dapat mendaftar di Polda asal sesuai domisili, atau untuk peserta dari SMA Taruna Nusantara dapat mendaftar di Polda Jateng dan DIY, sedangkan untuk peserta dari SMA Krida Nusantara dapat mendaftar di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perangkingan pada Polda sesuai persyaratan domisili;
bersedia menjalani lkatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri;
memperoleh persetujuan dari orang tua/wali;
tidak terikat perjanjian lkatan Dinas dengan suatu instansi lain;
bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang aktif
bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai / karyawan

mendapat persetujuan / rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
bersedia diberhentikan dari status pegawai / karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna Akpol.

Ketentuan Domisili :

peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Identitas Anak (terhitung mulai tercatat di domisili baru);
bagi putra/putri personel Polri / TNI / PNS yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dapat mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut :

berdomisili minimal 6 bulan di Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk
orang tua peserta sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda tempat peserta mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (tahun 2022 sampai pembukaan pendidikan) dengan melampirkan Surat Keputusan tentang jabatan orang tua peserta

bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan nomor 1) dan 2) di atas, dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya, dengan verifikasi oleh Panitia Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

II. Persyaratan Pendaftaran Bintara Polri

Persyaratan umum dan persyaratan khusus berlaku untuk semua jenis pendaftaran Bintara Polisi Tugas Umum (Bintara PTU) dan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus), serta ada persyaratan tambahan lainnya di masing-masing jenis seleksi Bintara.

A. Persyaratan Umum :

warga negara Indonesia;
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
pendidikan paling rendah SMU / sederajat;
berumur paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);
sehat jasmani dan rohani;
tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat);
berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

B. Persyaratan Khusus :

pria / wanita, bukan anggota / mantan Polri / TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri / TNI
berijazah serendah-rendahnya:

SMA/SMK/MA/MAK/SPM/PDF (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C):

a) lulusan tahun 2020-2021 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C, dan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 60,00 atau C;
b) lulusan tahun 2022-2023 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 65,00 atau C;
c) lulusan tahun 2024 akan ditentukan kemudian;
d) khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) diperbolehkan berijazah Paket A dan Paket B.

lulusan program D-I sampai dengan Sarjana Terapan dan S-I memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.

bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2024) melampirkan nilai rata-rata rapor semester V kelas XII minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 70,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet;
bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek
usia peserta penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2024, yaitu:

lulusan SMA/sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pembukaan pendidikan;
lulusan program D-I sampai dengan D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat pembukaan pendidikan;
lulusan program Sarjana Terapan/D-IV dan S-I usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun pada saat pembukaan pendidikan.

usia peserta penerimaan Bintara Polri Gelombang II T.A. 2024, khusus Orang Asli Papua (OAP), yaitu:

lulusan SMA/sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pembukaan pendidikan;
lulusan program D-I sampai dengan D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun pada saat pembukaan pendidikan;
lulusan program Sarjana Terapan/D-IV dan S-I usia maksimal 29 (dua puluh sembilan) tahun pada saat pembukaan pendidikan

belum pernah menikah secara hukum positif / agama / adat, belum pernah hamil / melahirkan, belum memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, apabila peserta didik diketahui pernah menikah secara hukum positif/agama/adat maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi sesuai jenis kelamin dan jalur tes di Polda tersebut;
tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama / adat;
dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus / Panda;
tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum;
membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
bagi peserta yang sudah bekerja tetap sebagai pegawai/karyawan maka diharuskan:

mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri.

bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang aktif

Ketentuan tentang domisili yaitu:

peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk, kecuali bagi peserta Orang Asli Papua (OAP) yang mendaftar di Polda Papua/Papua Barat tidak dikenakan ketentuan tentang domisili;
khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) yang berdomisili di Papua/Papua Barat (berdasarkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk) namun bertempat tinggal di luar Papua/Papua Barat, dapat mendaftar dan mengikuti tes di Polda sesuai tempat tinggal, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perangkingan pada Polda Papua/Papua Barat sesuai domisili (tidak diberlakukan batas waktu minimal domisili);
peserta jalur Bakomsus tidak diberlakukan ketentuan tentang domisili;
bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan nomor 1) dan 2) di atas, dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya (terhitung mulai dengan riwayat pada domisili lamanya), dengan verifikasi oleh Panitia Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

C. Persyaratan Lainnya :

# Persyaratan Lainnya untuk Bintara Polisi Tugas Umum (Bintara PTU)

berijazah serendah-rendahnya:

SMA/MA (bukan lulusan Paket A, B, atau C);
SMK/MAK semua program keahlian kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan;
Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA); atau
program D-I sampai dengan program Sarjana Terapan dan S-I, memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.

tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

umum:

Pria: 165 cm;
Wanita: 160 cm.

Wilayah Perbatasan (Wiltas) / Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) / Pulau-Pulau Terpencil (PPT):

Pria: 163 cm;
Wanita: 158 cm.

khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

Daerah Pesisir:

Pria: 163 cm;
Wanita: 158 cm.

Daerah Pegunungan:

Pria: 160 cm;
Wanita: 155 cm.

# Persyaratan Lainnya untuk Bintara Khusus Tenaga Kesehatan (Nakes)

berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:

Kebidanan;
Keperawatan;
Farmasi;
Keperawatan Anastesiologi;
Kesehatan Gigi;
Radiologi;
Elektro Medik;h) Analis Lab;
Pranata Radiologi;
Kesehatan Lingkungan;
Fisioterapi.

tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas) / Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) / Pulau-Pulau Terpencil (PPT):

pria: 163 cm;
wanita: 160 cm.

khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

pria: 160 cm;
wanita: 155 cm

# Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Hukum :

berijazah serendah-rendahnya Program S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:

Hukum;
Hukum Internasional.

tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas ) /Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) / Pulau-PulauTerpencil (PPT):

pria: 163 cm;
wanita: 160 cm.

khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
pria: 160 cm;
wanita: 155 cm.

# Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Kehumasan / TI :

berijazah serendah-rendahnya SMK/MAK, meliputi jurusan:

Desain Grafis;
Teknik Komputer dan Jaringan;
Elektro;
Rekayasa Perangkat Lunak;
Multimedia;
Teknik Audio dan Video;
Desain Komunikasi Visual;
Teknologi Informasi Jaringan.

berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:

Sistem Informasi;
Teknologi Informasi;
Teknik Komputer dan Jaringan;
Desain Komunikasi Visual;
Ilmu Komunikasi (Jurnalistik/ Public Relations).

tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas) / Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) / Pulau-PulauTerpencil (PPT):

pria: 163 cm;
wanita: 160 cm.

khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

pria: 160 cm;
wanita: 155 cm.

# Persyaratan Lainnya untuk Bintara Kompetensi Khusus Pariwisata :

berijazah serendah-rendahnya:

SMK/MAK Pariwisata (kecuali program keahlian Tata Busana dan Tata Kecantikan);

Usaha Layanan Pariwisata;
Ekowisata.

Program D-I sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi) dengan program studi:

Pemandu Pariwisata (Tour Guiding);
Ekowisata;
Ekowisata Laut;
Perjalanan dan Wisata (Tour and Travel);

Program D-IV / S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi) dengan program studi Pariwisata.

tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

untuk umum:

pria: 163 cm;
wanita: 160 cm.

khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):

pria: 160 cm;
wanita: 155 cm.

III. Persyaratan Pendaftaran Tamtama Polri

A. Persyaratan Umum Tamtama Polri

warga negara Indonesia;
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
berijazah paling rendah SMU / sederajat;
usia minimal 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);
sehat jasmani dan rohani;
tidak pernah dipidana (dengan menunjukkan SKCK);
berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

B. Persyaratan Khusus Tamtama Polri

jenis kelamin pria, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI;
berijazah serendah-rendahnya:

SMA / MA / SMK / MAK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan (bukan lulusan Paket A, B, atau C) dengan kriteria lulus;
lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM / setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF / setingkat SMA) dengan kriteria lulus;
khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) diperbolehkan berijazah paket A dan paket B.

bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2024) melampirkan nilai rata-rata rapor semester V kelas XII minimal 70,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 65,00 atau minimal C bagi yang menggunakan alphabet (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59);
usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
usia khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 25 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
tinggi badan minimal 165 cm, sedangkan khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) minimal 163 cm;
tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama / adat;
dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus / Panda;
tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum;
membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses tes penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua / wali
belum pernah menikah secara hukum positif / agama / adat, dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, dan apabila peserta pendidikan diketahui pernah menikah secara hukum / positif / agama / adat maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan;
bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai saat diangkat menjadi Tamtama Polri;
memperoleh persetujuan dari orang tua / wali;
tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan instansi lain;
bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan;
bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai / karyawan:

mendapat persetujuan / rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
bersedia diberhentikan dari status pegawai / karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Tamtama Polri.

Ketentuan tentang domisili yaitu:

peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk, kecuali bagi peserta Orang Asli Papua (OAP) yang mendaftar di Polda Papua / Papua Barat tidak dikenakan ketentuan tentang domisili;
khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) yang berdomisili di Papua / Papua Barat (berdasarkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk) namun bertempat tinggal di luar Papua/Papua Barat, dapat mendaftar dan mengikuti tes di Polda sesuai tempat tinggal, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan / peringkat pada Polda Papua / Papua Barat sesuai domisili (tidak diberlakukan batas waktu minimal domisili);
bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan nomor 1) dan 2) di atas, dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya (terhitung mulai dengan riwayat pada domisili lamanya), dengan verifikasi oleh Panitia Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Itulah persyaratan pendaftaran untu pendaftaran Akpol, Bintara, daan Tamtama. Silahkan persiapkan diri dan persiapkan berkas pendaftaran yang diperlukan.

Catatan:

Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka ikuti yang ada di website resmi POLRI

Baca Juga Artikel Terkait :

Demikianlah informasi yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini tentang Persyaratan Pendaftaran Polri. Mudah-mudahan informasi tersebut bermanfaat bagi anda yang berminat untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota Polri.

Mari bantu bagikan informasi ini kepada teman atau kerabat anda yang membutuhkan. Cukup sekian info dari admin dan salam sukses selalu.